Ketika Perempuan Semakin Berdaya

  Ada sebuah pertanyaan pendengar yang mengaku bernama Jeng Ana. Ketika itu saya sedang on air di Radio Gapura FM, sebuah Radio Komunitas yang saat ini tak lagi populer dibanding radio komersial. Radio Gapura FM yang didirikan sejak tahun 2008, dipancarluaskan dari rumah pak Dudi, seorang anggota BPD Desa Palasari,kec. Ciater Kab.Subang Jawa Barat.

     Pertanyaanya adalah,  mengapa di PNPM Mandiri Perdesaan kaum perempuan difasilitasi untuk berdaya. Pertanyaan ini menyusul pertanyaan seorang  Bapak sebelumnya yang menyebutkan, mengapa hanya ada SPP (Simpan Pinjam Perempuan). Apakah kaum laki-laki tidak dipercaya sehingga tidak diberi kesempatan meminjam dana bergulir tersebut.

   
Ya, tentu bukanlah hal mudah menjawab pertanyaan tersebut. Sebab, harus menggunakan perspektif atau cara pandang berpikir mereka yang notabene orang desa. Di sebagian masyarakat kita, stigma negatif terhadap kaum perempuan memang masih melekat. Dalam bahasa Jawa, perempuan disebut konco wingkingyang artinya partner urusan belakang (dapur,sumur, kasur).

    Meskipun tak seperti dulu, namun secara substansi pemberdayaan kaum perempuan belum sesuai harapan. Kita bisa menyaksikan dalam skala kecil/rumah tangga, kaum perempuan masih ditahbiskan sebagai pekerja yang serba lemah. Konotasinya adalah kaum pria  lebih pandai, lebih berhak, dan lebih berhasil, lebih bisa dipercaya, lebih bisa dikembangkan dan lain sebagainya.

   Anggapan demikian ternyata tak selalu benar. Tiga belas tahun PNPM Mandiri Perdesaan dijalankan, yang semula bernama PPK (Program Pengembangan Kecamatan), menghadirkan sebuah trending conclusion bahwa kaum perempuan jauh lebih tangguh dan kreatif dalam pemeliharaan akses ekonomi meskipun dalam skala yang sangat kecil.

   Jika dibanding kaum pria, yang pada masa PPK diberi kesempatan mendapatkan pinjaman dana bergulir UEP (Usaha Ekonomi Produktif), ternyata tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir SPP jauh lebih baik karena mencapai 94% dengan total dana bergulir mencapai Rp.5,5 trilyun.  Untuk sebuah program pinjaman dana bergulir tentu saja sudah sangat baik atau sehat.

    Sampai dengan tahun 2013, tidak kurang dari 11 juta kaum perempuan di Indonesia telah mendapatkan manfaatan pinjaman dana bergulir SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Tentu saja mayoritas dari mereka adalah RTM (Rumah Tangga Miskin). Sebagaimana kita ketahuiu, paska krisis ekonomi tahun 1998, lebih dari 40% ekonomi rumah tangga di Indonesia jatuh dalam kemiskinan.

     Maraknya PHK yang memicu pengangguran baru, sedangkan angkatan kerja sebelumnya belum terserap dalam dunia kerja, menjadikan kaum perempuan khususnya ibu-ibu rumah tangga berpikir kreatif untuk mengebulkan asap dapur. Kita bisa melihat trend munculnya usaha kuliner, fashion, kerajinan, dan lain sebagainya sebagian besar didorong oleh kaum perempuan.

   

Namun membuka suatu usaha bagi rumah tangga miskin bukan perkara mudah. Modal menjadi salah satu kendala yang kadang sulit diatasi. Salah satunya karena ketiadaan agunan yang menjadi syarat untuk mendapat pinjaman dari bank konvensional. Maka dikucurkanlah suatu program yang memberi kesempatan kaum perempuan mendapatkan permodalan tanpa agunan.

   Program SPP PNPM Mandiri Perdesaan,  didesain secara khusus untuk memberi kesempatan kaum perempuan miskin mendapatkan akses permodalan. Namun sebenarnya bukan hanya itu, sebab dengan berkelompok, mereka juga diberi pembinaan dan peningkatan kapasitas baik secara teknis maupun non teknis. Tujuaannya agar muncul solidaritas bersama sehingga pengentasan kemiskinan lebih mudah dicapai.

    Di provinsi Jawa Barat, sampai dengan sekarang telah terbentuk sekurang-kurangnya 87.632 Kelompok usaha dengan jumlah anggota/pemanfaat total mencapai 876.320 orang. Berdasar data, sampai dengan bulan Agustus 2012, modal awal SPP sebesar Rp 76.318.659.052,- dan aset Produktif SPP sebesar Rp 662.767.482.418,- sedang tingkat pengembalian SPP rata-rata mencapai 93,9%.

   Keberdayaan ekonomi kaum perempuan dalam SPP bukan hanya pada persoalan tingkat pengembalian yang relatif baik, namun hasil-hasil yang telah dicapai melalui pinjaman dana bergulir tersebut. Sebagai contoh di kecamatan Rongga, Bandung Barat, kelompok usaha krupuk berhasil mengembangkan usahanya mulai dari volume produksi sampai dengan jaringan pemasaran.

     Demikian halnya di Garut, Sumedang, Purwakarta, kaum perempuan yang tergabung dalam kelompok peminjam SPP terlibat aktif dalam musyawarah Khusus Perempuan atau MKP. Sebagai forum yang difungsikan untuk mengenali kebutuhan berbasis cara pandang mereka sendiri, MKP terbukti telah mendorong partipasi kaum perempuan secara aktif.

    Sekarang ini kita bisa melihat dari hasil proses pemberdayaan tersebut, seorang anggota ataupun ketua kelompok SPP yang telah memiliki manajemen pembinaan anggota yang terstruktur, memiliki tabungan anggota, atau kelebihan lain yang menjadi faktor pendorong kebangkitan mereka baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya.

  Begitulah jawabannya, kaum perempuan tak lagi bisa dipandang sebagai konco wingking. Mereka terbukti bisa lebih survive dan tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi meskipun pada level rumah tangga dengan syarat asalkan diberikan ruang partisipasi yang cukup. Kaum perempuan bisa merencanakan untuk kemandirian ekonomi mereka secara berkelanjutan.

    PNPM Mandiri Perdesaan telah mengujicobakan hal tersebut baik melalui tahapan perencanaan seperti MKP, sampai dengan pemberian pinjaman dana bergulir yaitu SPP. Terbukti secara obyektif bahwa ekonomi di pedesaan, dengan topangan kaum perempuan, saat ini cukup eksis sehingga desa semakin terbuka untuk dikembangkan dan diberdayakan sumberdayanya